Adat Jadi Faktor Utama Pernikahan Anak Di Nusa Tenggara Barat

Dalam kasus pernikahan anak, Indonesia menduduki posisi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Menurut data dari Biro Pusat Statistik tahun 2015, Indonesia memiliki 911.644 orang yang menikah di usia anak. Nusa Tenggara Barat merupakan propinsi yang menyumbang angka tertinggi bagi pernikahan anak.

Di Nusa Tenggara Barat (NTB) tepatnya di Lombok Barat dan Timur, pernikahan anak banyak terjadi karena adanya budaya merariq dari masyarakat Sasak yang dapat diartikan sebagai mencuri calon mempelai perempuan secara adat tanpa sepengetahuan orang tuanya. Jika sudah terjadi merariq, maka si perempuan sudah tidak dapat dikembalikan lagi kepada orang tuanya karena hal tersebut dianggap aib oleh masyarakat, sehingga keduanya harus dinikahkan meskipun masih belum cukup umur.

Sekretariat Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) di NTB, Lilik Agustyaningsih mengatakan dulu budaya merariq ini justru membuat perempuan dapat memilih laki-laki yang dianggap layak untuk dijadikan pasangannya. Namun saat ini dengan adanya pengaruh media sosial, budaya tersebut telah berubah dan bahkan disalahartikan oleh para pemuda. Di sepanjang tahun 2016 terdapat sebanyak sembilan kasus pernikahan anak, namun hanya empat pasangan yang berhasil dibelas atau dipisahkan. Rata-rata mereka hanya berusia 14-15 tahun. Hingga saat ini pihak KPI sedang berusaha mendorong pemerintah agar mengeluarkan sebuah peraturan baru yang mendewasakan usia pernikahan menjadi di atas 18 tahun.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak adalah orang tua yang tidak mendampingi anak secara langsung karena mereka harus menjadi buruh migran dan juga faktor agama yang mengharuskan anak menikah karena didapati telah merariq.

Untuk mengakhiri pernikahan anak di NTB, Oxfam Indonesia, sebuah lembaga yang peduli terhadap isu-isu perempuan, anak-anak dan kesetaraan gender  bekerjasama dengan Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) menggunakan awig-awig atau peraturan adat di tingkat dusun yang dibuat oleh para tokoh adat, ulama, serta Kepala Dusun sebagai upaya mereka.

Awig-awig memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan desa, sehingga cara kerjanya lebih efektif. Masyarakat lebih takut untuk melanggar awig-awig dari pada peraturan lainnya. Hal itu dikarenakan awig-awig adalah sebuah persetujuan yang telah dibuat dan disepakati sendiri oleh masyarakat dan jika dilanggar maka mereka akan diberikan sanksi sosial serta denda berupa uang.

Menurut laporan dari SANTAI, sejak tahun 2015 awig-awig telah berhasil diterapkan di lima desa, yaitu Desa Kekait, Desa Dasan Griya, Desa Lebah Sempaga, Desa Montong Are, dan Desa Bengkel. Dari ke-5 desa tersebut baru tiga desa yang berhasil melakukan penekanan angka penikahan anak dengan menggunakan awig-awig, di antaranya adalah Desa Kekait, Desa Dasan Griya dan Desa Lebah Sempaga.

Fauzan Khalid, Bupati Lombok Barat menyatakan bahwa awig-awig memang lebih efektif dibandingkan dengan peraturan daerah. “Awig-awig lebih efektif dibandingkan peraturan desa yang jika dilanggar akan mendapatkan sanksi sosial dan denda uang. Kami sudah menerapkannya di beberapa desa dan memang awig-awig dapat menekan angka pernikahan anak,” jelas Fauzan Khalid.

Pernikahan anak tidak hanya menyebabkan anak-anak menjadi putus sekolah tetapi juga turut meningkatkan angka gizi buruk di NTB akibat pasangan menikah anak masih belum memiliki pekerjaan dan tidak jarang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga karena emosi pasangan yang masih dinilai belum cukup untuk menghadapi problematika pernikahan.

BAGIKAN HALAMAN INI: