Moratorium PRT Migran ke Timur Tengah Berisiko Mendorong Perdagangan Manusia

Kebijakan moratorium TKI yang melarang pembantu rumah tangga menjadi Tenaga Kerja indonesia (TKI) di Timur Tengah ternyata telah mendorong lebih banyak orang bekerja di luar negeri secara illegal. Meskipun kebijakan tersebut awalnya diniatkan untuk melindungi TKI, penghentian pengiriman PRT migran justru meningkatkan risiko perdagangan manusia. Berdasarkan survei Migrant CARE di Bandara Soekarno Hatta pada periode pasca moratorium tahun 2015-2016, ditemukan sebanyak 2.793 PRT Migran Indonesia tetap diberangkatkan ke Timur Tengah, dimana 1.021 orang diantaranya adalah PRT migrant yang berangkat pertama kali dengan menggunakan visa umroh, ziarah atau visit dan mengunjungi keluarga. “Moratorium TKI ke Timur Tengah terbukti tidak berjalan. Menurut BPS 60% angkatan kerja lulusan SMP ke bawah, di sisi lain permintaan kerja di Timur Tengah tinggi. Maka tidak heran apabila banyak TKI illegal pasca moratorium,” jelas Muhammad Ali Candra, Direktur Migrant Institute.

Namun sebenarnya, masyarakat Indonesia telah banyak diuntungkan dari migrasi tenaga kerja. Di tahun 2016, remitansi TKI telah berkontribusi sebesar Rp97,48 triliun yang membantu keluarga dan pedesaan di Indonesia dan menunjuang perekonomian masyarakat. Retimasi tahun 2016 tersebut jumlahnya tiga kali lebih besar dibandingkan total bantuan pangan dan Program Keluarga Harapan (PKH). World Bank mengestimasikan remitansi telah mengurangi angka kemiskinan sebesar 26,7% di Indonesia (2000-2007). Di sisi lain, bekerja di luar negeri juga dapat memberikan kaum perempuan keterampilan dan pengalaman yang mengangkat status sosial di kampung halaman mereka. Tanpa pekerjaan memadai dan pelatihan di desanya, moratorium akan menghapus satu-satunya kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

“Moratorium dibuat tahun 2015 lalu, karena melihat banyak masalah yang terjadi di daerah Timur Tengah, memang walaupun tidak kekerasan tidak terjadi hanya di Timur Tengah saja. Namun ketika moratorium itu dibuat, malah menyebabkan melonjaknya TKI illegal yang nekat pergi keluar megeri,” ujar Rofi Uddarojat, Peneliti Bidang Migrasi dan Kewirausahaan, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). Rofi menambahkan, jika kebijakan moratorium ini harus dilakukan sebuah evaluasi sehingga dapat mengurangi angka kekerasan di luar negeri pada para TKI ini. “Ada baiknya moratorium ini direformasi atau melakukan sebuah evaluasi yang dapat mengurangi angka kekerasan tersebut. Apakah itu memperketat perlindungan terhadap para TKI atau solusi lainnya,” jelas Rofi. Selain itu, pengecekan dan pengawasan rutin terhadap Perusahaan Penyalur TKI (PPTKIS) dan bertindak tegas dalam menerapkan sanksi apabila PPTKIS itu melanggar peraturan.

 

BAGIKAN HALAMAN INI:



Dior Haute Couture Autumn-Winter 2018-19 - Saksikan eksklusif live streaming Dior Haute Couture Autumn-Winter 2018-19 yang akan dilangsungkan di Paris pukul 2.30 pm waktu Paris atau Pukul 7.30 pm waktu Jakarta.