Hot Issue

Stop Pernikahan Anak

Menurut data Susenas 2008-2012 dan Sensus Penduduk 2010, terdapat 340.000 anak perempuan di Indonesia menikah di bawah usia 18 tahun setiap tahunnya. Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang menyumbang angka tertinggi dalam jumlah pernikahan anak di Indonesia. Fakta ini kami temukan langsung saat berkunjung ke daerah tersebut baru-baru ini.  Selain adat budaya yang menjadi penyebab utamanya, pernikahan anak di Lombok, Nusat Tenggara Barat, juga dipicu oleh pengaruh media sosial. Untuk mengatasinya, beberapa lembaga masyarakat membuat aturan adat atau biasa disebut dengan awig-awig. Aturan ini telah terbukti efektif sebagai upaya untuk mengakhiri pernikahan anak, karena berasal dari kesepakatan yang dibuat sendiri oleh masyarakat.

Cerita Rukaiyah

Rukaiyah adalah perempuan asal Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kabupaten Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang masih berusia 20 tahun. Di usia yang masih sangat muda tersebut, ia telah menikah tiga kali dan memiliki dua orang anak. Mungkin faktor inilah yang membut parasnya tampak lebih tua dari usianya. Perawakannya yang kecil dan kulit sawo matangnya terlihat kurang terawat karena ia terlalu sibuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarga kecilnya. Dengan malu-malu dan nada yang sedikit gemetar ia bercerita mengenai kisah pernikahannya saat kami temui di balai Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) wilayah Lombok bersama beberapa anggota KPI lainnya.

Rukaiyah bercerita, sejak usia 15 tahun ia sudah bekerja dan tinggal di rumah bibinya  karena orang tuanya bekerja sebagai  buruh migran. Pada suatu malam ia berniat pulang ke rumah untuk mengambil baju ganti dan kembali lagi ke rumah bibinya di daerah Lombok Tengah. Namun karena hari sudah larut, pacarnya menawarkan untuk mengantarkan Rukaiyah pulang. Setibanya di rumah, alih-alih mendapati bibinya khawatir, ia malah diminta untuk menikah keesokan harinya. Keduanya dinilai telah melanggar peraturan adat karena pergi berdua pada waktu malam hari.

Masyarakat Lombok memiliki aturan bahwa anak perempuan tidak boleh keluar rumah jika sudah melewati waktu magrib, apalagi jika berdua saja dengan laki-laki.

Hal tersebut akan dinilai sebagai aib keluarga dan solusinya adalah agar menikahkan mereka langsung.  Peraturan tersebut merupakan bagian dari adat merariq, yakni adat membawa ‘lari’ anak perempuan yang akan dijadikan istri oleh seorang laki-laki tanpa sepengetahuan orang tuanya. Rukaiyah tidak bisa berkata tidak pada perintah bibinya yang menuruti aturan adat. Padahal mereka baru berpacaran selama 3 minggu dan berkenalan melalui media sosial.

Selama pernikahan tersebut, Rukaiyah mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan kesulitan ekonomi. Bagaimana tidak, ia dan suaminya saat itu belum lagi menginjak usia dewasa. Mereka sama-sama belum memiliki mental yang siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga layaknya orang dewasa. Selain faktor adat, tidak adanya pengawasan langsung dari orang tua juga menjadi salah satu penyebab tingginya angka pernikahan usia remaja . Di Lombok Barat, rata-rata anak yang mengalami penikahan usia anak adalah mereka yang ditinggal orang tua pekerja buruh migran.

ATURAN ADAT YANG MENGIKAT

Suku Sasak adalah suku asli dari Lombok, NTB yang masih memercayai adat budaya, terutama dalam hal pernikahan. Merariq merupakan budaya yang menjadi produk lokal dan ritual asli dari leluhur masyarakat Sasak yang sudah dipraktikkan oleh masyarakat sejak sebelum datangnya kolonial Belanda. Jika sudah terjadi merariq, maka seorang perempuan tidak dapat dikembalikan lagi kepada orang tuanya karena hal tersebut dianggap aib oleh masyarakat. Keduanya harus dinikahkan apapun kondisinya. “Saya tidak mengikuti ujian paket C karena dulu tidak diizinkan oleh suami yang pertama, padahal sudah ditawari oleh guru saya. Melanjutkan sekolah juga susah karena saya sudah memiliki dua anak,” ungkap Rukaiyah yang terpaksa harus melepas cita-citanya menjadi seorang guru. Setelah ditinggal oleh suami pertamanya, Rukaiyah menikah lagi dengan harapan status ekonominya akan membaik. Namun setelah dikaruniai anak, mereka berpisah lantaran sang suami pergi begitu saja. Begitu juga dengan pernikahan ketiganya, ia terpaksa harus bekerja menjadi asisten rumah tangga karena ditinggal suaminya.

Nasib yang sama dialami oleh Siti Nur Hidayah (20). Ia juga dinikahkan oleh orang tuanya karena dibawa lari oleh pacarnya semalaman. “Kebudayaan merariq memang seperti itu, apapun alasannya jika saya pulang malam dan masih bersama dengan pacar, maka akan dianggap sudah menikah. Padahal saya belum siap. Tetapi karena aturannya seperti itu saya terpaksa menurut saja,” cerita Siti. Beberapa bulan setelah menikah dan saat Siti sedang hamil, suaminya didapati memiliki hubungan dengan perempuan lain dan pergi meninggalkannya. Perempuan asal Lombok Tengah ini harus bekerja sendiri demi menafkahi keluarganya. Pernikahan tersebut tidak hanya memperburuk ekonomi dan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga membahayakan kesehatan reproduksi perempuan. Dalam kasus Siti, salah satunya adalah kanker rahim yang ia alami. MERARIQ DI ERA DIGITAL

Jika dulu merariq seringkali menguntungkan bagi para perempuan karena mereka dapat memilih laki-laki yang akan menjadi suaminya, saat ini merariq justru banyak disalahartikan oleh para remaja di Lombok. Munculnya media sosial dan tontonan yang kurang mendidik, menjadi faktor yang memengaruhi perubahannya. Mereka menggunakan media seperti Facebook atau WhatsApp untuk berkenalan, membuat janji untuk bertemu yang kemudian dapat memicu terjadinya merariq. Terkadang ada beberapa laki-laki dewasa yang sengaja melakukan hal tersebut supaya dapat menikahi seorang perempuan.

Lilik Agustyaningsih, Sekretariat Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) di NTB, mengatakan ia sering ikut menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, pernikahan anak dan pemerkosaan. “Di sepanjang tahun 2016 terdapat 9 pasangan yang menjalani pernikahan anak. Empat di antaranya dapat dipisah, yang lima tidak. Kami sedang melakukan pendekatan kepada pihak sekolah agar pasangan yang berhasil dipisah dapat kembali bersekolah,” ungkap Lilik. Menurutnya, pasangan yang tidak dapat dipisah memiliki berbagai alasan, misalnya mereka mengaku telah berhubungan seks atau sudah hamil.

KPI di Lombok mengupayakan agar korban pernikahan anak tetap memiliki kesempatan untuk bersekolah. Saat ini pihak sekolah sudah mau bekerja sama, namun dengan catatan anak-anak perempuan yang sudah menikah tersebut harus menunda kehamilan agar dapat kembali bersekolah. Namun meskipun demikian, pihak KPI mengaku cukup khawatir masyarakat akan menganggap remeh hal tersebut dan para pemuda tetap melakukan merariq.

MELAWAN ADAT DENGAN PERATURAN ADAT

Budaya merariq terbukti menjadi penyebab utama tingginya angka pernikahan anak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Karena ini merupakan unsur tradisi, pemerintah dan berbagai lembaga kemasyarakatan juga mencoba mengatasinya dengan membuat sebuah peraturan adat yang disebut awig-awig. Awig-awig memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan desa, sehingga cara kerjanya lebih efektif. Masyarakat di sana juga lebih takut untuk melanggar awig-awig dari pada peraturan lainnya dan lebih mengandalkan aturan ini dibandingkan Peraturan Daerah untuk mengatasi masalah pernikahan anak. Hal tersebut dikarenakan awig-awig adalah sebuah persetujuan yang telah dibuat dan disepakati sendiri oleh masyarakat dan jika dilanggar maka mereka akan diberikan sanksi sosial serta denda berupa uang sebesar Rp 2.5 juta hingga Rp 5 juta. “Kami sudah menerapkannya di beberapa desa dan memang awig-awig dapat menekan angka pernikahan anak,” jelas Fauzan Khalid, Bupati Lombok Barat ketika kami temui di kediamannya. Pendekatan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat dan pemerintah lebih dilakukan kepada para orang tua, karena mereka masih memiliki kepercayaan kuat terhadap adat dan budaya. Para orang tua diberi informasi mengenai dampak buruk dari pernikahan anak, seperti mengenai kesehatan reproduksi, kemiskinan, gizi buruk hingga kekerasan dalam rumah tangga melalui kegiatan desa atau pengajian. Dalam hal ini, Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) dari NTB yang peduli terhadap persoalan anak-anak serta masyarakat marginal sejak tahun 1986, bekerja sama dengan Oxfam Indonesia, sebuah organisasi nirlaba asal Inggris.

Di Indonesia, Oxfam Indonesia berfokus pada visinya untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat, memperjuangkan kesetaraan, membantu masyarakat Indonesia mendapatkan hak-haknya dan membantu pemulihan paska bencana di Lombok. Untuk menurunkan angka pernikahan anak di Lombok Barat, Oxfam berusaha menjalan sistem yang sejalan aturan adat yang berlaku. Pada tahun 2014, Oxfam dan SANTAI memulai upaya tersebut di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Kemudian di tahun 2015, metode ini ditularkan ke beberapa desa lain. Dari lima desa yang menjadi fokus mereka, baru tiga desa yang berhasil melakukan penekanan angka pernikahan anak dengan menggunakan awig-awig. Menurut riset yang dilakukan oleh Forum Pemuda Peduli Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) yang difasilitasi oleh SANTAI, sepanjang tahun 2010-2015 terjadi 78 kasus pernikahan anak di Desa Lebah Sempaga yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.322 jiwa dan tersebar di tujuh dusun.

Upaya mengakhiri pernikahan anak di Lombok ini sangat didukung oleh berbagai pihak termasuk Rukaiyah dan Siti Nur Hidayah. Mereka kini bergabung dengan Koalisi Perempuan Indonesia di Lombok untuk membantu mengingatkan teman-teman seusianya agar tidak mudah mengambil keputusan menikah di usia anak apapun alasannya. “Andaikan saya dapat memutar waktu kembali, saya ingin sekali untuk tidak menikah di usia anak. Jangan seperti saya, jangan menikah terlalu muda karena akan berdampak buruk pada masa depan kita,” tegas Rukaiyah.

Lilik Agustyaningsih: ‘Merariq Kini Banyak Dipicu Oleh Media Sosial”

Sekretariat Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) di NTB, Lilik Agustyaningsih mengatakan dulu budaya merariq ini justru membuat perempuan dapat memilih laki-laki yang dianggap layak untuk dijadikan pasangannya. Namun saat ini dengan adanya pengaruh media sosial, budaya tersebut telah berubah dan bahkan disalahartikan oleh para pemuda. Di sepanjang tahun 2016 terdapat sebanyak sembilan kasus pernikahan anak, namun hanya empat pasangan yang berhasil dibelas atau dipisahkan. Rata-rata mereka hanya berusia 14-15 tahun. Hingga saat ini pihak KPI sedang berusaha mendorong pemerintah agar mengeluarkan sebuah peraturan baru yang mendewasakan usia pernikahan menjadi di atas 18 tahun. Jika dulu merariq memiliki proses midang atau pendekatan yang dilakukan dengan dampingan orang tua, saat ini para pemuda tidak lagi melakukan hal itu. Mereka langsung berkenalan melalui media sosial atau SMS dan membuat janji untuk bertemu tanpa adanya keterlibatan orang tua. Terjadinya pernikahan anak dipicu oleh keadaan ekonomi yang kurang baik, sehingga membuat orang tua terpaksa untuk menjadi buruh migran dan menitipkan anak mereka kepada nenek atau saudaranya. Hal tersebut yang membuat para pemuda di Lombok, Nusa Tenggara Barat tidak mendapatkan perhatian khusus sehingga mereka dapat terjerat merariq dengan mudah. Kejadian yang paling ironis terjadi pada akhir tahun 2016, ketika dua anak perempuan yang masih berusia 13 dan 14 tahun akan dinikahkan dengan seorang laki-laki dewasa berusia 25 tahun. Setelah mereka menikah, tentu saja anak-anak perempuan ini harus berhenti sekolah. “Kami pihak Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) berusaha agar anak yang masih berusia 14 tahun dan duduk di bangku SMP ini diperbolehkan untuk sekolah lagi. Sedangkan untuk yang berusia 13 tahun, anak ini memang sudah putus sekolah sejak lama. Setelah bermediasi dengan pihak sekolah, akhirnya ia dapat bersekolah lagi dengan catatan harus menunda kehamilan,” cerita Lilik.

Juli Ndolu, Gender Justice Manager di Oxfam Indonesia mengatakan bahwa pernikahan anak juga berdampak pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. “Kami bekerjasama dengan partner untuk membangun kesadaran masyarakat agar mereka sadar akan bahaya pernikahan anak. Kami juga bersama dengan pemerintah tingkat desa membentuk awig-awig, yakni peraturan yang dibuat oleh masyarakat dan disepakati juga oleh mereka,” ungkap Juli. Hingga saat ini pihak KPI sedang berusaha mendorong pemerintah agar mengeluarkan sebuah peraturan baru yang mendewasakan usia pernikahan menjadi di atas 18 tahun. Lilik bersama para anggota KPI juga bekerjasama dengan Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) dan Oxfam Indonesia untuk melakukan segala upaya dalam mengakhiri terjadinya pernikahan anak di Lombok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *



Dior Haute Couture Autumn-Winter 2018-19 - Saksikan eksklusif live streaming Dior Haute Couture Autumn-Winter 2018-19 yang akan dilangsungkan di Paris pukul 2.30 pm waktu Paris atau Pukul 7.30 pm waktu Jakarta.

Popular Posts

Latest Issue

Most Comments